FPM-SU Soroti Dugaan Permainan APBD Sumut, Desak Aparat Penegak Hukum Bertindak
MEDAN - Ketua Forum Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara, Ilham Panggabean meminta secara tegas kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan seluruh aparat penegak hukum untuk segera menelusuri dugaan adanya permainan dalam pergeseran anggaran APBD Sumatera Utara. Publik tidak boleh terus disuguhi kebijakan anggaran yang berubah-ubah tanpa penjelasan terbuka dan transparan kepada masyarakat. Apalagi isu yang berkembang menyebutkan bahwa pergeseran anggaran dilakukan hingga empat kali, sehingga memunculkan pertanyaan besar tentang arah kebijakan, kepentingan yang bermain, dan siapa pihak yang diuntungkan dari perubahan tersebut.
Kami menilai setiap pergeseran anggaran yang dilakukan secara berulang wajib dipertanggungjawabkan secara moral, politik, dan hukum. Jangan sampai APBD yang seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan rakyat justru berubah menjadi alat kompromi kepentingan elite. Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, harus mampu menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat apa urgensi dari pergeseran anggaran yang dilakukan berkali-kali tersebut, termasuk siapa pihak pengusul, sektor yang dialihkan, serta dasar hukum dari perubahan itu sendiri.
Forum Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar dinamika administrasi pemerintahan biasa. Ketika anggaran digeser berulang kali tanpa transparansi penuh, maka ruang kecurigaan publik terhadap praktik “jual beli proyek”, titipan anggaran, hingga dugaan pengondisian kepentingan tertentu menjadi sangat terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya bagi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif maupun eksekutif di Sumatera Utara.
Kami juga meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap seluruh dokumen perubahan dan pergeseran APBD Sumut, termasuk menelusuri potensi penyimpangan prosedur, konflik kepentingan, hingga kemungkinan adanya kerugian negara. Aparat penegak hukum tidak boleh menunggu sampai muncul kegaduhan besar di tengah masyarakat baru kemudian bergerak. Pencegahan harus dilakukan sejak dini demi menyelamatkan uang rakyat dari praktik-praktik yang mencederai keadilan dan pembangunan daerah.
Apabila dugaan persoalan ini tidak mendapat perhatian serius dan tidak ada tindak lanjut nyata dari aparat penegak hukum, maka Forum Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara mempertimbangkan langkah aksi unjuk rasa besar-besaran. Aksi tersebut akan ditujukan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan kantor DPRD Sumatera Utara sebagai bentuk moral dan kontrol sosial agar dugaan permainan anggaran ini dibuka secara terang-benderang kepada publik. Kami menegaskan bahwa rakyat Sumatera Utara tidak boleh terus dibungkam dalam persoalan yang menyangkut uang daerah dan kepentingan masyarakat luas. (*)
